Jokowi Batalkan Rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda, Ada Alternatif?

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago pemerintah mengatakan bahwa pembatalan tersebut dilakukan karena ada alternatif lain yang disiapkan.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil juga telah memastikan pemerintah tidak akan melanjutkan pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda. Penghentian proyek senilai Rp 200 triliun tersebut disebabkan oleh banyak pertimbangan, salah satunya tidak selarasnya dengan konsep kemaritiman yang digagas Presiden Joko Widodo saat ini. Andrinof Chaniago juga mengaminkan argumen tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga berpendapat bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda akan mengakibatkan pembangunan terkonsentrasi di Indonesia barat terutama Jawa dan Sumatra. Menurutnya hal tersebut justru akan meningkatkan ketimpangan pembangunan antara kawasan barat dan timur negeri ini.
Sebagai pengganti Jembatan Selat Sunda yang batal dibuat Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah menyiapkan perbaikan dermaga di pelabuhan Merak dan Bakauheni.
Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi akan mengurangi kapal-kapal tua dan menambah dermaga di dua pelabuhan tersebut. Menurut Andrinof anggaran yang dilakukan dengan menambah dermaga jauh lebih kecil dan efisien dibandingkan dengan membangun JSS. Andrinof sendiri belum memastikan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk rencana perbaikan dermaga di Merak dan Bakauheni. Akan tetapi ia menyatakan kemungkinan proyek tersebut akan masuk ke dalam daftar proyek yang akan dibiayai APBN 2015.
Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan juga menyetujui rencana pemerintah untuk membatalkan pembangunan JSS tersebut. Menurut Jonan, prioritas pemerintah untuk pengembangan infrastruktur laut, yang di antaranya membangun pelabuhan dan perbaikan kapal-kapal itu merupakan cerminan konsistensi pemerintah untuk mengembangkan sektor kelautan melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan.
Terkatung-katung Sejak Pemerintahan SBY
Sejak pemerintahan SBY sebenarnya rencana pembangunan JSS ini sudah ditinjau ulang. Menko Bidang Perekonomian saat itu yaitu Chairul Tanjung lebih mendukung adanya perbaikan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni.
Menurut Chairul saat itu untuk Pelabuhan Bakauheni yang memiliki 5 dermaga masih memungkinkan untuk diperluas sehingga bisa membuat 5 dermaga tambahan. Total dermaga yang direncanakan untuk pelabuhan di Lampung tersebut berjumlah 10.
Sementara untuk Pelabuhan Merak, dia menilai pelabuhan tersebut sudah tidak memadai lagi. Pelabuhan tersebut kecil dan sudah tidak bisa diperluas lagi. Selain itu, ada kawasan di tengah pelabuhan yang tidak bisa dimiliki oleh pemerintah. Karena itu Chairul sempat mengajukan rencana untuk melakukan pembebasan lahan.
Nasib pembangunan JSS yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra tersebut memang terkatung-katung sejak menjelang akhir pemerintahan SBY. Dalam rapat koordinasi terakhir ada dua opsi yang disepakati yaitu pembuatan feasibility study yang akan dibiayai oleh APBN atau mengkolaborasikan BUMN dengan konsorsium pemrakarsa, PT Graha Banten Lampung Sejahtera, yang sebagian besar sahamnya dimiliki taipan Tomy Winata